ZIARAH

Pada suatu kesempatan saya mampir di pulau Penyengat sebuah pulau di dekat Tanjung Pinang Riau Kepulauan. Saya sempatkan untuk ziarah ke masjid dan makan Tuanku Raja Ali Haji, seorang pahlawan Nasioanl di bidang sastra yang dikenal dengan Gurindam 12-nya. Ada rasa haru dan ta'zim atas jejak langkah Raja Ali Haji. Nasihat-nasihat hidup dalam berbangsa dan beragama beliau sajikan untuk semua anak bangsa agar menyadari hakikat hidup sebagai anak manusia, sebagai individu masyarakat, sebagai bagian dari anak bangsa dengan cara berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Semoga tuanku Raja Ali Haji berbalas anugerah kebahagiaan di sisi Allah SWT.

KUNJUNGAN KERJA

Pada tanggal 28 November 2011 saya mengunjungi SMK Negeri 1 Tanjung Pinang Provinsi Riau Kepulauan. Saya ingin melihat bagaimana suasana proses pembelajaran di sekolah tersebut. SMK Negeri 1 Tj.Pinang termasuk sekolah yang kondusif dan banyak prestasi sehingga diberikan predikat sebagai  Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Saya bangga dengan perkembangan sekolah tersebut. Negara kita yang terdiri dari 33 provinsi memiliki potensi yang luar biasa dan juga tantangan yang hebat. Di hadapan NKRI ini terbentang  sebuah potensi besar untuk maju menjadi negara besar dan maju di dunia, tetapi juga NKRI ini menyimpan tantangan yang sama besar dengan potensinya. Apabila tata kelola negeri ini baik, efektif, dan efisien maka potensi menjadi negara maju yang besar sangat terbuka, tetapi sebaliknya bila mismanajemen maka potensi kerusakan negeri ini pun siap terjadi.

The Good Friend

Bersama saya adalah pak Drs. Haribowo Sunaryo, MM. Beliau kawan saya dan senior saya. Pak Hari pernah menjabat kepala SMK Negeri 15, kepala SMK Negeri 20, dan kepala SMK Negeri 37. Pak hari juga pernah menjabat ketua Rayon Jakarta Selatan 1 dan  ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3SK) Provinsi DKI Jakarta. Beliau sosok yang tenang, perhatian, dan humoris. Beliau selalu mengelola sesuatu secara serius sehingga sesuatu yang sederhana di tangan pak Hari menjadi menarik. Kini pak hari menikmati tugas akhir sebagai PNS Provinsi DKI Jakarta di SMK Negeri 51. Semoga selalu sehat, sukses, barokah, bahagia, dan panjang umur  pak Hari.

SEPULUH KHASIAT BUAH NAGA MERAH

Bila diperhatikan pohon buah naga merah selain sebagai pohon produksi juga bisa dijadikan tanaman hias. Bentuk pohonnya yang seperti kaktus cukup indah untuk dipandang. Walaupun pohonnya tidak sekuat tanaman batang tetapi pohon buah naga ternyata mempunyai buah yang besar-besar dan bentuknya unik. Kulit luar buah berwarna merah dengan ujungnya bertanduk mirip hewan naga dalam cerita kuno, dan daging buahnya berwana putih dengan mengandung biji-biji kecil berwarna hitam. Karena pohonnya yang tidak kokoh maka pohon buah naga umumnya diberi penopang pohon dapat menyangga buahnya yang besar-besar. Buah naga banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia. Setidaknya ada 10 khasiat buah naga merah bagi kesehatan manusia, yaitu :

1.Menyeimbangkan kadar gula dalam darah.    

2.      Pelindung kesehatan mulut

3.      Pencegahan kanker usus

4.      Mengurangi kolesterol

5.      Pencegah Pendarahan

6.      Mengobati keluhan keputihan

7.      Melancarkan peredaran darah

8.      Memberi efek mengurangi tekanan emosi

9.      Menetralkan toksin dalam darah

10.  Menjaga kesehatan jantung

Buah naga merah mengandung nutrisi sebagai berikut :

• Kadar Gula : 13-18 briks
• Air : 90 %
• Karbohidrat : 11,5 g
• Asam : 0,139 g
• Protein : 0,53 g
• Serat : 0,71 g
• Kalsium : 134,5 mg
• Fosfor : 8,7 mg
• Magnesium : 60,4 mg
• Vitamin C : 9,4 mg                  ( BL : 31/12/2011)

PERMENDIKBUD NO. 59 TAHUN 2011 TENTANG UN TAHUN 2012

SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN
NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2)
                     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
                     menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria Kelulusan
                     Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian
                     Nasional;
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran   
    Negara   Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
    (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana
    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
    Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
     Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
    Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
    untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
    Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
    Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
    Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
      untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                      TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN
                      PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN
                      UJIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah
     Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
     Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),
     Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 
     (SMALB),  dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan
    peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
3. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan
    pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua
    mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian
    kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu
    pengetahuan dan teknologi.
5. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti
    UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
6. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
7. Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian
    sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor.
8. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada
    UN.
9. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M dari setiap mata
    pelajaran  yang diujinasionalkan dan Nilai UN.
10. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
11. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
      Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan
      Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan
      Menengah.
13. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh
      peserta didik untuk menjawab soal UN.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang
      berisi Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA.
15. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur
      teknis pelaksanaan UN dan US/M.
16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
17. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

18. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi
     dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

BAB II

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:
   1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
   2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
   3) kelompok mata pelajaran estetika, dan
   4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus UN.

Pasal 3

Kriteria penyelesaian seluruh program pembelajaran oleh peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a:
a. untuk SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI;
b. untuk SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas VII sampai dengan
    kelas IX;
c. untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai
    dengan kelas XII.

Pasal 4

Kriteria perolehan nilai baik untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 5

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari US/M untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan perolehan Nilai S/M.
(2) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai
      rata-rata rapor:
      a. untuk SD/MI dan SDLB semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas);
      b. untuk SMP/MTs, dan SMPLB semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
      c. untuk SMA/MA dan SMALB semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima);
      d. untuk SMK semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima); dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M
          dan 40% untuk nilai ratarata rapor.

Pasal 6

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d:
      a. SD/MI dan SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru;
      b. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
          oleh Menteri; berdasarkan perolehan NA.
(2) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai S/M dari mata
      pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata
      pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN.
(3) Peserta didik SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan lulus UN apabila nilai
      rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma
      lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Pasal 7

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 8

(1) Persyaratan peserta didik mengikuti US/M dan UN:
     a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan
         tertentu, dan
     b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan
         tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir.
(2) Ketentuan tentang persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS US/M atau POS UN.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 9

(1) Hak peserta didik dalam US/M dan UN:
     a. setiap peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berhak mengikuti
         US/M dan UN.
     b. setiap peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat
         sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berhak mengikuti US/M dan UN.
     c. peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN
        dapat mengikuti UN Susulan.
    d. peserta didik yang tidak lulus US/M dan UN dapat mengikuti US/M dan UN tahun berikutnya sesuai
       dengan persyaratan yang diatur dalam POS US/M atau POS UN.
(2) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik dalam US/M dan UN diatur lebih lanjut dalam
      POS US/M atau POS UN.

BAB V

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan US/M untuk semua mata pelajaran.

Pasal 11

US/M dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan POS US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 12

US/M untuk satuan pendidikan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Nilai S/M semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap satuan
      pendidikan kepada BSNP.
(2) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan
      SMK diterima oleh BSNP paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
(3) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/MI dan SDLB diterima oleh penyelenggara
     UN SD/MI dan SDLB tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
(4) Ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
     ayat (3) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan US/M diatur dalam POS US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Pasal 15

BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

Pasal 16

(1) BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengawasan
      UN   SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB.
(2) BSNP memberikan wewenang kepada Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
      dan pengawasan UN SMA/MA, SMALB dan SMK.
(3) Ketentuan mengenai ruang lingkup wewenang penyelenggaraan UN sebagaimana dimaksud pada ayat
     (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 17

(1) UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2) UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada bulan April.
(3) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan setelah UN SMA/MA, SMALB, dan
      SMK.
(4) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum
      penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.
(5) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, dan SMK diumumkan oleh satuan
      pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.
(6) UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada bulan April setelah UN SMA/MA, SMALB,
      dan  SMK.
(7) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan setelah UN SMP/MTs dan SMPLB.
(8) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs dan SMPLB diumumkan oleh satuan
      pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMP/MTs dan SMPLB.
(9) UN untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan pada bulan Mei.
(10) UN susulan untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan setelah UN SD/MI dan SDLB .
(11) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI dan SDLB diumumkan oleh satuan pendidikan
        paling lambat lima minggu setelah penyelenggaraan UN SD/MI dan SDLB.

Pasal 18

Mata pelajaran yang diujikan pada UN:
a. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Alam meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika,
    Matematika, Kimia, dan Biologi;
b. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi,
    Matematika, Sosiologi, dan Geografi;
c. SMA/MA Program Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing sesuai dengan
    pilihan sekolah/madrasah, Matematika, Antropologi, dan Sastra Indonesia;
d. MA Program Keagamaan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tafsir, Matematika, Fikih, dan
    Hadis;
e. SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian kejuruan;
f. SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
g. SMP/MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
h. SD/MI dan SDLB meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 19

(1) Kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas teori kejuruan
     dan praktik kejuruan.
(2) Ujian teori kejuruan SMK diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
(3) Ujian praktik kejuruan SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing bersama dunia
      industri   dan/atau asosiasi profesi.
(4) Ketentuan mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
      lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 20

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi UN.

Pasal 22

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB VII

BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 23

(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal US/M berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi
      Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan Standar Kompetensi dan
     Kompetensi Dasar dalam Standar Isi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
     Tahun 2006.
(3) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen negara.

Pasal 24

(1) Kisi-kisi soal US/M disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum
      Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana
      tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang
      Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3) Kisi-kisi soal US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh satuan
      pendidikan yang bersangkutan.
(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh BSNP.
(5) Ketentuan tentang penyiapan, penggandaan, dan distribusi bahan US/M diatur lebih lanjut dalam POS
     US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(6) Ketentuan tentang penyiapan, penggandaan, dan distribusi bahan UN diatur lebih lanjut dalam POS
     Pencetakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
     Kebudayaan.

Pasal 25

(1) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal US/M SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,
     SMALB, dan SMK dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing.

(2) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK
     dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Ketentuan mengenai pencetakan dan pendistribusian bahan UN diatur lebih lanjut dalam POS
     Pencetakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
     Kebudayaan.

BAB VIII

BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 26

(4) Biaya penyelenggaraan US/M menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang
      bersangkutan.
(5) Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

(1) Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
      dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
(3) Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran pelaksanaan US/M diatur lebih lanjut dalam POS US/M.

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

                                                                                  Ditetapkan di Jakarta

                                                                                  pada tanggal 16 Desember 2011

                                                                                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

                                                                                  REPUBLIK INDONESIA,

                                                                                

                                                                                                     TTD.

                                                                                 

                                                                                   MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 841
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,




Dr. A. Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

TENTANG KELUARGA KAMI

Buah pernikahanku dengan Dra. Husnul Hayati pada tanggal 12 Mei 1990 adalah dua orang putri dan satu orang putra. Putri pertama kami bernama Diah Adni Fauziah yang lahir tanggal 9 Maret 1991 hari Sabtu pukul 20.00 WIB di RS Harapan Kita Jakarta, sekarang mahasiswa semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah. Saat liburan di Jakarta ia menyempatkan  ikut fun bike SMK 30 Jakarta yang bergabung bersama Komunitas Sepeda Indonesia.Anak kedua kami Diano Ramadhan Fauzan, bayi laki-laki yang lahir pada hari Sabtu pukul 05.00 WIB tanggal 13 Maret 1993 di RS Harapan Kita Jakarta, kini mahasiswa semester pertama jurusan  Kedokteran Umum Universitas Lampung. Hobinya bermain futsal, agak cuek tapi perhatian, mempunyai semangat berkompetisi yang cukup tinggi.Anak kami yang ketiga bernama Diani Dwi Putri Mardiyah, yang lahir pada hari Senin pukul 10 pagi pada tanggal 25 Juni 1995 di RS Harapan Kita Jakarta, sekarang ia kelas XI SMA Negeri 2 Tangerang kelas XI IPA 3. Agak cengeng dan emosional, gampang tertawa lepas tapi juga sering sok dan menangis. Bagi kami ketiga putra dan putri kami sangat digantungkan harapan pada mereka, yaitu : (1) harapan agar mereka menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah, (2) tercapai cita-cita mereka, (3) sukses dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, (4) menjadi manusia yang khusnul khotimah. Terima kasih wahai Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tak ternilai harganya, terima kasih wahai istri tercintaku yang setia menemaniku dalam suka, duka, dan mau memaafkan segala kekuangan dan kesalahanku, terima kasih kepada anak-anakku yang telah mau taat dan patuh pada papah mamah, terima kasih kepada bapak dan emakku yang telah memberikan pelajaran padaku yang tak terkira, terima kasih papah dan mamah (mertuaku) yang telah menerimaku sebagai keluarganya dan memberikan kepercayaan menyerahkan putri untuk jadi istriku. Wahai Allah, terimalah ibadah kami dan doa kami, maafkan salah dan dosa kami. (BL 28122011)

BLUEMOSQUE

Bukti sejarah kejayaan Islam tersimpan di kompleks Masjid Biru di kota Konstantinopel atau Istanbul. Kompleks masjid yang dibangun oleh kerajaan Sultan Ahmad ini menyimpan banyak cerita dan bukti tentang kejayaan Islam. Kompleks yang luas dengan 2 masjid megah dan perpustakaan Islam berkelas dunia. Pada perpustakaan terdapat mushaf Al-Qur'an, pedang Rasulallah SAW, pedang para sahabat nabi, tongkat nabi Musa, pakaian isteri Rasulallah SAW-Siti Aisyah, perlengkapan rumah Rasulallah SAW. Kebesaran ajaran Islam tergambar dengan kesederhaan. Sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi. Ajaran Islam disebarkan dengan penuh kedamaian, bukan dengan kekerasan. Ajaran Islam dijaga kesuciannya, sehingga yang mengaku Islam tetapi ajarannya menyimpang maka akan segera diluruskan atau dikeluarkan dari komunitas Islam untuk membuat ajaran lain di luar Islam.

WORLD SKILLS COMPETITION

Potret persaingan kompetensi antar bangsa digelar dalam sebuah kegiatan World Skills Competition (WSC). Kompetisi ini menjadi kegiatan tetap 2 tahunan di mana negara-negara di dunia mengirimkan wakil-wakil terbaiknya. Tahun 2011 WSC diselenggarakan di kota London ibukota United Kingdom (Inggris) pada bulan November 2011, sedangkan untuk tahun 2013 WSC akan diselenggarakan di Jerman.
Negara Indonesia mengirimkan wakil-wakil yang berasal dari berbagai daerah. Peserta WSC asal Indonesia adalah mereka yang sudah memenangkan Asean Skills Competition (ASC).
Bidang Keahlian yang dikompetisikan meliputi Teknologi Industri, Teknologi Informasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Perawatan Kecantikan, dan Pekejaan Sosial (Caring). Tahun ini WSC dimenangkan oleh negara Korea Selatan.

Karakter

Perilaku yang baik atau tidak baik yang melekat pada seseorang sering disebut karakter. Tentunya karakter dimaksud adalah perilaku yang baik. Perilaku yang tertanam dalam diri seseorang membentuk menjadi sebuah sikap atau attitude. Kesuksesan dan kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh sikap. Para psikolog menyebutkan bahwa sikap berkontribusi 80% untuk keberhasilan seseorang, sedangkan kecerdasan hanya berkontribusi 20 %. Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2010, ada 18 karakter yang harus dikembangkan dalam diri seseorang, yaitu :


1. Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Add caption

4. Disiplin : Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis : Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan : Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air : Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan rasa kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai : Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-Jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.